Akuntan Akui Sulit Audit Dana Kampanye Pemilu

M. Rizal Maslan

Jakarta – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengakui sulit mengaudit jumlah dana kampanye Pemilu 2009 yang besar. Apalagi hanya diberikan tempo waktu untuk mengaudit selama 30 hari.

“Kondisi ini tak sebanding dengan jumlah akuntan publik dan waktu yang tersedia. Apalagi estimasi kita, yang diaudit itu sekitar 18.000 laporan dana kampanye, tidak dapat diselesaikan oleh 689 akuntan di seluruh Indonesia selama 30 hari,” kata Ketua Dewan Nasional IAI Ahmadi Hadibroto dalam jumpa pers bersama Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) di Hotel Cemara, Jl Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2008).

Ahmadi menjelaskan, dalam UU No 10/2008 tentang pemilu, khususnya Pasal 135 disebutkan wajibnya peserta pemilu menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik paling lama 15 hari sesudah pemungutan suara. Kantor akuntan publik sendiri menyerahkan kembali hasil auditnya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 30 hari setelah menerima dari parpol.

Ahmadi mengatakan, peserta pemilu 2009 saat ini ada 34 parpol nasional dan 6 parpol lokal di Aceh. Jumlah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebanyak 504, dan jika diasumsikan peserta DPD akan diikuti rata-rata 20 peserta per provinsi, maka ada laporan dana kampanye sebanyak 17.937 laporan yang harus diaudit.

Jadi lanjut Ahmadi, 689 akuntan publik ini selama satu bulan setiap orangnya akan memeriksa 26 laporan dana kampanye. “Belum lagi harus memeriksa data dari stafnya dan volume transaksi per data laporan,” imbuhnya.

Bila KPU memberikan kelonggaran waktu menjadi dua bulan pun, lanjut Ahmadi bukan berarti persoalan akan selesai. Salah satu solusinya maka akan digunakan metode random sampling (acak), yaitu mengambil 10 persen sampling di daerah.

“Itu kita lakukan karena kita tidak mungkin mengaudit semuanya. Kalau tidak dimungkinkan sampling, maka impossible mengaudit 18.000 laporan dana kampanye selama satu bulan,” ujarnya.

Kelemahan lainnya, tidak ada going concern-nya dalam hal dokumentasi, pengawasan, prosedur dan tata kerja akibat peraturan yang berubah serta SDM yang tidak memadai. Kendala lain yang dihadapi KPU adalah besarnya biaya audit yang dibebankan dari APBN yang harus disiapkan.

Guna mengaudit 18.000 laporan dana kampanye itu dibutuhkan 22.500 personel dengan reasonable composite rate per jam audit sekitar Rp 250.000. Waktu audit selama 30 hari, maka diperlukan Rp 60 juta untuk setiap laporan atau total untuk 18.000 laporan sebesar Rp 1 triliun.

“Nilai ini belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi. Uang ini jadi sia-sia bila hasil audit tidak maksimal,” pungkasnya.(zal/gah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: